Upaya Mengentas Kemiskinan dengan Persaudaraan Madani

By Line: Yoshasrul

Gaida (40 tahun) tak mampu menyembunyikan keharuannya saat Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Hino Biohanis mengangkatnya sebagai saudara angkat. Mata janda beranak enam ini tampak berkaca-kaca saat Hino Biohanis menyalami sekaligus menyanggupi akan membantu ekonomi keluarganya . Namun warga Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ini masih nampak gundah. Sejumlah pertanyaan mengelayut dipikirannya apakah setelah diangkat menjadi saudara nasib keluarganya berubah?
Dambaan memiliki keluarga pejabat, boleh jadi dambaan Gaida sejak lama, tetapi lebih dari itu wanita yang sehari-hari bekerkja serabutan sebagai pencuci pakaian ini berharap lebih dari persaudaraan itu. "Saya berharap rasa persaudaraan ini benar-benar dapat membantu ekonomi keluarga saya,"terang Gaida.

Tak hanya Gaida yang gundah, Hasaba (44 tahun) dan Lakaemuna (50 tahun)juga merasakan hal yang sama. Hasaba menjadi keluarga angkat Saleh Lasata yang tak lain wakil gunernur Sulawesi Tenggara. Sedang La Kaemuna diangkat menjadi keluarga baru oleh Profesor DR Ir Usman Risanse MSc, rektor Universitas Haluoleo. Kedua warga Kelurahan Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu ini mengaku bingung tiba-tiba ada pejabat yang mau mengangkat mereka sebagai saudara."Mudah-mudah tidak hanya sebatas omongan tetapi benar-benar dapat membantu kami,"kata Hasaba.

Kebingungan yang melanda para keluarga miskin pasca diangkat menjadi saudara angkat oleh para pejabat ini tentu beralasan. Sebab hingga kini belum ada jaminan apakah akan ada perubahan yang berarti dalam keluarga mereka. Gaida misalnya masih tetap berjuang menghidupkan enam anaknya seorang diri, setelah ditinggal mati oleh suaminya Sunarto, tiga tahun silam. Sejak menjadi orang tua tunggal untuk enam buah hatinya, Gaida yang tergolong keluarga miskin selalu dihantui rasa takut akan kelaparan.

Upaya mempertautkan antara keluarga miskin dan keluarga orang mampu ini tentu bukan sesuatu yang kebetulan. Melainkan upaya pemerintah kota untuk merekatkan rasa persaudaraan antara warga masyarakat di kota ini. Upaya ini merupakan upaya membangun kesadaran sesama masyarakat untuk saling berbagi melalui program "Persaudaraan Madani".
Wakil Walikota Kendari Musaddar Mappasomba mengaku konsep yang telah resmi menjadi program pemerintah ini secara perlahan akan dapat mengentaskan kemiskinan di Kota kendari. Ini didasarkan fakta besarnya jumlah penduduk miskin di Kota Kendari saat ini.

Berdasarkan data Badan pusat Statstik (BPS) jumlah penduduk Kota Kendari tercatat mencapai 244.586 jiwa (61.056 KK). Dari jumlah itu 33 persen atau 20.659 KK diantaranya adalah berkategori rumah tangga miskin. Jumlah tersebut tentu sangat jauh di atas angka kemiskinan nasional yang hanya 17,7 persen.

Dari jumlah tersebut terdapat 1.524 KK tergolong rumah tangga sangat miskin. Keadaan ini sangat kontradiktif dengan kenyataan bahwa pemkot telah menganggarkan dana program pengentasan kemiskinan sejak tahun 2002 hingga 2007 yang mencapai 126,8 miliar.
"Melihat program sebelumnya tidak cukup banyak memberikan hasil dalam mengurangi angka kemiskinan, maka saya bersama walikota mendesain sebuah program yang diperoleh dari hasil perenungan dan penafsiran Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Ma’un (Q-S 107:1-3) dan kemudian diberinama Persaudaraan Madani,"kata Musaddar Mappasomba.

Musaddar optimis dalam tahun ini direncanakan 100 keluarga mampu, akan mengangkat 100 saudaranya dari keluarga miskin. "Desain ini akan berlangsung kontinyu sehingga akan lahir rasa saling menyayangi, menghormati satu sama lain. Dengan pola ini, bagi keluarga miskin akan memperoleh perhatian sungguh-sungguh dari saudaranya yang mampu sehingga pada gilirannya dapat memberi motivasi untuk terus meningkatkan taraf hidupnya,"urainya.
Sedangkan bagi keluarga mampu, lanjut aktifis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini minimal terbangun suatu kesadaran bahwa Allah SWT telah memberi dan mengaruniakan banyak harta serta hidayah sehingga terselip bagian harta orang miskin (kaum duafa).

Bagi Pemerintah kota sisi itu diyakini akan dapat menurunkan jumlah kepala keluarga miskin. "Tapi yang terpenting adalah terbangunnya rasa rasa persaudaraan diantara warga masyarakat tanpa membedakan strata social yang akan menjadi pilar tumbuhnya rasa kesatuan dan persatuan serta kedamaian,"kata Musaddar.

Namun begitu tak semua sepakat dengan konsep persaudaraan madani tersebut. Para penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat di Kendari justeru mencurigai niat pemerintah tersebut hanya program yang mengadopsi isu-isu kemiskinan dalam mendongrak popularitas pemerintahan semata. "Konsep persaudaraan madani ini tidak jelas, dan tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan itu sendiri,"kata Yusuf Talamma, Direktur Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan.

Yusuf menyangsikan niat pemerintah mengentaskan kemiskinan menyusul sikap anomali yang diperlihatkan pemerintah. "Satu sisi pemerintah berbicara keberpihakan pada masyarakat miskin. Namun di sisi lain juteru pemerintah menggusur pedagang kaki lima yang nota bene masyakarat kurang mampu. Kebijakan menggusur PKL justeru memiskinkan masyarakat,"kata Yusuf Talamma.

Demikian pula belum adanya sikap transparan dari pemerintah dalam mengelola pemerintah secara baik dan benar. Transparan yang dimaksud Yusuf Talamma tak lain berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang belum memihak pada kepentingan masyarakat.

Padahal instrumen anggaran ini yang menopang diberlakukannya pendidikan gratis dan kesehatan gratis. "Ini sama sekali belum dilakukan pemerintah,"kata Yusuf Talamma.
Contoh yang paling gamblang dari sikap transparan pemerintah kota adalah soal porsi anggaran belanja birokrasi yang tidak seimbang dengan anggaran belanja publik.

Menurutnya, jika pemerintah berniat mengentaskan kemiskinan maka sebaiknya pemerintah membuat satu kebijakan yang pro rakyat miskin diantaranya meningkatklan layanan kebutuhan dasar masyarakat, seperti sebutuhan air dan listrik. Demikian pula kebutuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang saat ini tidak teraplikasi dengan baik di masyarakat.
Yusuf menilai pemerintah kota kendari telah gagal mengentaskan kemiskinan mengingat angka kemiskinan terus membengkak.

Meski upaya masih disangksikan, namun pemerintah tetap jalan terus. Pemerintah Kota Kendari kini tengah pula memperkuat posisi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Standar pelayanan minimal BLUD diatur dalam permendagri nomor 61 tahun 2007 tetant pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD.

Musaddar mengaku jika sebagian program BLUD ini mengadopsi pengalaman yang dilakukan M Yunus, peraih Nober perdamaian asal Bangladesh atas usahanya mengelola bank untuk orang miskin. Tujuan BLUD sendiri adalah memberikan bantuan modal usaha secara berkelompok maksimal lima orang.

Pemberian bantuan kepada anggota kelompok ini akan dilakukan secara bertahap kepada dua orang anggota. Dan kepada anggota kelompok lainnya diberikan setelah 80 persen pinjaman dikembalikan oleh anggota kelompok. Demikian seterusnya. "Alasan pemerintah kota menerapkan pola BLUD karena tingginya angka kemiskinan di kota kendari. Banyak pedagang dan pengusaha kecil yang mengambil modal dari kelembagaan keuangan ataupun oknum tertentu dengan bunga tinggi,"ujar Musaddar.

Selain itu karena masyarakat pedagang /pengusaha kecil sulit meminjam modal di bank. BLUD memang diperlukan pemerintah kota karena diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, efesiensi anggaran pemerintah daerah, dana pemda akan terfokus pada layanan public dan meningkatkan citra pemerintah kota di mata public (terutrama dunia usaha) khususnya dalam aspek pelayanan yang lebih cepat, tepat dan dengan biaya yang realisitis.

Tak hanya bidang ekonomi yang diperkuat. Pelayanan masyarakat miskin juga diterapkan pada bidang kesehatan . Menurut Musaddar, sejak awal April 2008 lalu jajaran instansi tersebut telah wanti-wanti melakukan berbagai kegiatan pelayanan berkala, pemeriksaan dan pengobatan gratis terhadap masyarakat miskin.

Sementara Program bedah rumah juga dilakukan pemerintah kota untuk sepuluh rumah warga miskin dengan program "Mowangu Laika". Program rumah tersebut sudah dinikmati lima warga seperti Ramli Sako, Jamal, Daeng Roll. La Kaada dan La Esa, Kelimanya bermukim di Kelurahan Bonggeya dan Kelurahan Wuawua. Mereka berprofesi sebagai buruh bangunan. Kantor catatan sipil memberi pelayanan gratis pembuatan akte kelahiran dan akte kematian gratis. Juga pemberian layanan KTP dan mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) secara cuma-cuma. Termasuk pula memnggelar pasar murah bagi warga miskin.

Usaha pemerintah ini memdapat apresiasi warga Kota kendari. Termasuk mantan walikota Kendari Masyhur Masie Abunawas. "Ini program ideal sebagai uapaya mengentaskan kemiskinan di kota ini,"kata Masyhur Masie Abunawas. Ia berharap agar program ini dapat terus dipertahankan, agar benar-benar dapat dinikmati masyarakat kurang mampu.