Minim Pengguna KTP Memilih di Pilpres

By Line Yoshasrul, Kendari

Kendati Makhamah Konstitusi telah memutuskan penggunaan ktp di Pemilu Presiden, namun faktanya antusias warga pemilik KTP masih saja sangat minim untuk menyalurkan hak pilih mereka memilih calon presiden mereka.

Di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah pemilih yang menggunakan KTP tak lebih dari sepuluh orang pemilih, di setiap TPS. Padahal petugas KPPS telah memberikan tolertansi waktu memilih hingga pukul 13.00 Wita.

Menurut para petugas KPPS, minimnya antusias warga pemilik KTP menyalurkan hak pilihnya, tak lepas karena banyak warga yang tidak memiliki KTP domisili Kota Kendari, melainkan KTP dengan domisi kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Beberaoa dari warga memperlihatkan KTP mereka tidak sesuai dengan KTP domisili mereka. Sebagai panitia kami jelas menolak mereka,”kata Abdul Rais, Ketua KPPS 24 Kelurahan Kadia, Kota Kendari, Rabu,(8/7).

Selain kurangnya kepemilikan KTP, minimnya informasi mengenai sosialisasi sahnya penggunaan KTP untuk mencontreng juga menjadi persoalan di Pilres kali ini.

Inilah yang dialami sejumlah warga yang hendak memilih ditolak petugas KPPS. Pasalnya saat memperlihatkan KTP ternyata yang tidak sesuai alamat domisili mereka, dengan lokasi TPS yang tersedia.

Warga pemilik KTP yang tidak sesuai domisili langsung tentu saja tidak diijinkan memilih.

”Saya memiliki KTP tetapi alamat domosili Makassar Sulawesi Selatan. Saat saya memperlihatkan ke petugas KPPS mereka menolak mengikut sertakan saya memilih presiden,”kata Lukman Edi, sewarga Makassar. Lukman mengaku ke Kendari untuk urusan bisnis hasil bumi ini langsung kecewa. Pagi itu Lukman memilih pulang kembali ke hotel, tempatnya menginap.

Tak hanya pengguna KTP yang minim, antusias warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyalurkan hak pilihnya juga masih minim dibanding saat pemilu legislatif April lalu.

”Di TPS 02 Kelurahan Mandonga misalnya dari 600 pemilih yang masuk DPT, hanya 320 orang yang datang memilih. Padahal pada pemilu legislatif pemilih DPT seluruhnya memilih,”kata Safrudin, Ketua KPPS Kleurahan Mandonga, Kota Kendari.

Sementara di Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Tenggara sekitar dua ratusan pasien yang tengah menjalani perawatan tidak dapat menyalurkan haknya memilih calon presiden mereka. Pasalnya KPUD Kota Kendari tidak menyediakan TPS khusus di rumah sakit.

Sejumlah petugas rumah sakit yang ditemui mengaku hingga menjelang pencontrengan, tak satu pun panitia pemilu presiden yang datang untuk melakukan sosialisasi pencontrengan pemilu presiden serta tidak memberikan informasi mengenai ada tidaknya tps khusus di rumah sakit. Hal ini berbeda pada pemilu legislatif yang lalu di mana kpud kota kendari menyediakan TPS khusus rumah sakit.

Akibat tidak ada informasi, para petugas rumah sakit sempat kebingungan dimana harus menyalurkan hak pilih mereka. Para petugas kemudian berinisiatif sendiri untuk bergantian pulang menyalurkan hak pilih ke TPS di alamat domisili masing-masing.

”Saya dan kawan-kawan harus pulang ke alamt masing-masing untuk memilih,”kata Dr Andi Edi, salah satu dokter di RSUD Sulawesi Tenggara.

Anggota KPUD Kota Kendari Hidayatullah mengaku tidak menyediakan TPS khusus di rumah sakit karena tak jauh dari rumah sakit terdapat TPS yakni di kelurahan Mandonga.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai DPT yang diterbitkan KPUD Sulawesi Tenggara terdapat 1.557.513 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 4447 TPS . Khusus di Kota Kendari terdapat 300 ribu pemilih dengan 600 TPS yang tersebar di 64 kelurahan diperkirakan sekitar seperempat warga tidak menyalurkan haknya memilih calon presiden mereka.