By Line: Yoshasrul
Meski tidak bersinggungan dengan urusan politik, namun kritikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terhadap kebijakan pemerintahan saat ini masih saja dilontarkannya. Kritikan JK kali ini terkait kelambanan pemerintah mengatasi krisis listrik terutama di daerah.
Menurut JK, jika saja pemerintah bertindak cepat, maka krisis listrik tidak perlu terjadi. Hal ini tercermin saat permintaan dana untuk mengatasi krisis listrik, dimana pemerintah selalu ‘berpikir panjang’ untuk menggelontorkan dana, sehingga terkesan pemerintah hati-hati dan tidak cepat bertindak.
“Ini yang selalu dipertanyakan pada saya, kenapa pemerintah agak telat mengatasi krisis listrik. Saya bilang kalau ada listrik dibeli eceran maka saya beli eceran. Inilah masalahnya kalau kita tidak cepat bertindak,”kata Jusuf Kalla saat melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dengan seluruh unsur muspida tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (29/6).
Menurut JK jika dana diberikan untuk kepentingan rakyat, maka bukan tidak mungkin akan memberikan keuntungan yang cepat pula.
Meski begitu JK yang juga menjadi salah satu kandidat calon presiden, mengakui jika beban anggaran negara kita sudah cukup berat, misalnya saja APBN tahun 2008 sekitar 800 triliun, saa diketuk oleh DPR ternyata 40 persen dari APBN itu untuk membayar subsidi, membayar bunga utang dan membayar utang negara.
JK menilai, dari sisi anggaran negara maka beban biaya negara terbilang cukup berat. Sebagai contoh biaya untuk subsidi listrik dibutuhkan dana sebanyak 90 trilun rupiah. Demikian pula biaya membayar bunga utang akibat BLBI yakni sebesar Rp 60 triliun. Sedang biaya untuk membayar hutang negara dibutuhkan anggaran sebesar Rp 70 trilun.
”Artinya jika ditotal hampir Rp 400 triliun dana APBN kita digunakan hanya untuk membayar hutang dan subsidi,”kata Kalla.
”Jadi yang harus dibuat pemerintah, yakni, mengurangi objek subsidi seperti mengganti minyak tanah ke elpiji agar subsidi minyak tanah akan lebih kecil. Demikian pula listrik diesel diganti jadi batu bara agar subsidi listrik menjadi nol. Dan Saya kira inilah yang harus menjadi skala prioritas pemerintah yang akan datang,”tambah Kalla.
Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam dalam presentase memaparkan daerah Sulawesi Tenggara saat ini tengah mengalami krisis listrik, dimana rasio kelistrikan daerah Sulawesi Tenggara baru mencapai 41 persen, persentasi ini masih jauh dari rasio kelistrikan nasional yakni 65,10 persen. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir hampir diseluruh wilayah kabupaten dan kota di daerah ini.
”Kami berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan anggaran untuk mengatasi krisis listrik di daerah ini,”kata Nur Alam.
Kehadiran Jusuf Kalla di Kota Kendari sebagai rangkaian kunjungan kerja sekaligus silaturahim jusuf kalla selaku wakil presiden. Dalam pertemuan tersebut JK bertatap muka dengan seluruh bupati se Sulawesi Tenggara, unsur tokoh masyarakat dan tokoh agama membicarakan berbagai persoalan di daerah Sulawesi Tenggara diantaranya masalah krisis kelistrikan dan persoalan pengelolaan sumber daya alam di daerah ini.
